Situs Resmi Alumni STEMBAYO

DRAFT

ANGGARAN DASAR

IKATAN ALUMNI STEMBAYO

 

MUKADIMAH

Kemajuan Indonesia harus diusahakan melalui perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya yang cerdas, jujur, dan bermartabat dengan tetap menjaga kepribadian bangsa.  Bahwa Pembangunan Nasional yang bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya adalah suatu usaha pembaharuan yang berlanjut dan berkesinambungan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Bahwa Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Yogyakarta beserta para Alumninya terpanggil menjadi pelopor kemajuan peradaban dunia, pembangunan nasional menuju kehidupan adil, makmur dan sejahtera.

Bahwa Alumni Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Yogyakarta yang selanjutnya disebut Alumni Stembayo membentuk komunitas intelektual dan sosial yang bersama-sama berkontribusi pada peningkatan daya inovasi bangsa untuk terwujudnya daya saing serta martabat bangsa Indonesia di dunia internasional.

Bahwa Alumni Stembayo merupakan bagian dari Sekolah yang turut serta dalam pencapaian visi sekolah dan perwujudan misi sekolah berdasarkan pada nilai-nilai keunggulan, kepeloporan, kejuangan, dan pengabdian, yang secara utuh menjadi wujud kontribusinya yang bermanfaat bagi lingkungannya.

Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah organisasi dengan nama Ikatan Alumni Stembayo untuk menghimpun Alumni Stembayo dalam satu wadah guna melaksanakan tanggung-jawabnya berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I IDENTITAS ORGANISASI

 Pasal 1

NAMA, BENTUK DAN LAMBANG

  1. Organisasi ini bernama IKATAN ALUMNI STEMBAYO, selanjutnya dapat disebut IKA-STEMBAYO.
  2. IKA-STEMBAYO berbentuk perhimpunan.
  3. Lambang IKA-STEMBAYO adalah gambar LOGO STEMBAYO yang diikat sebagai bentuk ikatan sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

  1. IKA-STEMBAYO mempunyai kesekretariatan di Kampus SMKN 2 Depok, Sleman, Yogyakarta.
  2. IKA-Stembayo didirikan pada tanggal ……….. 2016 (……….dua ribu enam belas) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

 

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

AZAS

IKA-STEMBAYO berazaskan Pancasila

 

Pasal 4

TUJUAN

IKA-STEMBAYO bertujuan :

  1. Berperan aktif dalam Pembangunan Nasional.
  2. Bersama Sekolah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
  4. Membina karakter Alumni Stembayo serta sivitas akademika lainnya untuk membangun karakter bangsa.
  5. Membina semangat persatuan dengan memanfaatkan hubungan fungsional yang ada, sehingga terwujud kesatuan Alumni Stembayo.
  6. Memelihara serta menjunjung tinggi citra dan kehormatan IKA-STEMBAYO dan SMKN 2 Depok, Sleman, Yogyakarta sebagai Almamater.
  7. Bersama SMKN2 Depok, Sleman, Yogyakarta membentuk komunitas intelektual dan sosial yang berkontribusi pada peningkatan daya saing dan inovasi bangsa.
  8. Turut serta dalam pencapaian visi dan perwujudan misi SMKN2 Depok, Sleman, Yogyakarta.

 

BAB III USAHA

Pasal 5

USAHA-USAHA UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Untuk mewujudkan tujuan tersebut IKA-STEMBAYO melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

  1. Mempersatukan dan memperdalam rasa tanggung-jawab sosial para Alumni
  2. Berperan aktif untuk mendukung Pembangunan Nasional yang berwawasan lingkungan.
  3. Membangun kerjasama berkelanjutan dengan sekolah dalam mengembangkan, memanfaatkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  4. Membangun jejaring dengan berbagai komponen bangsa serta membina hubungan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait di dalam maupun luar negeri dalam rangka implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
  5. Meningkatkan profesionalitas Alumni Stembayo dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat serta mendorong dan melakukan kerjasama peningkatan karakter dan kompetensi intelektual anggota
  6. Melakukan usaha-usaha lain secara profesional untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi.

 

BAB IV KEDAULATAN

Pasal 6

KEDAULATAN IKA-STEMBAYO

 

Kedaulatan IKA-STEMBAYO berada di tangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Anggota dalam Rapat Anggota IKA-STEMBAYO.

 

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 7

JENIS KEANGGOTAAN

Anggota IKA-STEMBAYO terdiri dari:

  1. Anggota Biasa;
  2. Anggota Kehormatan.

 

Pasal 8

ANGGOTA BIASA

 

Anggota Biasa IKA-STEMBAYO adalah alumni yang pernah tercatat sebagai siswa atau lulusan salah satu jurusan dari:

  • Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Yogyakarta;
  • Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta.

 

Pasal 9

ANGGOTA KEHORMATAN

 

Anggota Kehormatan adalah mereka yang berjasa terhadap IKA-STEMBAYO dan Sekolah.

 

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BIASA

  1. Hak Anggota Biasa adalah :
    1. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku.
    2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau jabatan lain yang ditetapkan.
    3. Memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan, informasi dan bimbingan.
  2. Kewajiban Anggota Biasa adalah :
    1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan Pengurus Pusat IKA-STEMBAYO yang telah diambil dengan sah.
    2. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan IKA-STEMBAYO.
    3. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IKA-STEMBAYO dan Sekolah.

 

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KEHORMATAN

  1. Hak Anggota Kehormatan adalah :
    1. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku.
    2. Memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan, informasi dan bimbingan.
  2. Kewajiban Anggota Kehormatan adalah :
    1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Pengurus Pusat IKA-STEMBAYO yang telah diambil dengan sah.
    2. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan IKA-STEMBAYO.
    3. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IKA-STEMBAYO dan Sekolah.

 

BAB VII ORGANISASI

Pasal 12

SUSUNAN ORGANISASI

 

IKA-STEMBAYO mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

  1. Pimpinan Pusat ;
  2. Pimpinan Daerah ;
  3. Pimpinan Wilayah.

 

Pasal 13

MASA KERJA

 

  1. Masa Kerja Pimpinan Pusat adalah selama 4 (empat) tahun;
  2. Masa Kerja Pimpinan Daerah dan Pimpinan Wilayah adalah selama 4 (empat) tahun.

 

Pasal 14

PIMPINAN PUSAT

 

Pimpinan Pusat terdiri dari :

  1. Dewan Penasehat Pusat
  2. Pengurus Pusat

 

Pasal 15

DEWAN PENASEHAT PUSAT

  1. Dewan Penasehat Pusat dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik Alumni Stembayo ataupun bukan Alumni Stembayo, terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Anggota.
  2. Ketua Dewan Penasehat Pusat secara ex-officio dijabat oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Depok, Sleman, Yogyakarta.
  3. Dewan Penasehat Pusat dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat.

 

Pasal 16

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT PUSAT

  1. Dewan Penasehat Pusat bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Pusat IKA-STEMBAYO.
  2. Dewan Penasehat Pusat berwenang mengusulkan perubahan Anggaran Dasar.

 

Pasal 17

PENGURUS PUSAT

  1. Pengurus Pusat merupakan pelaksana tertinggi organisasi, dipimpin oleh Ketua Umum yang dipilih oleh Anggota Biasa dalam Kongres.
  2. Pengurus Pusat terdiri dari :
    • Ketua Umum;
    • 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal;
    • Sekurang-kurangnya 1 orang Wakil Sekretaris Jenderal;
    • 1 (satu) orang Bendahara Umum;
    • Sekurang-sekurangnya 1 orang Wakil Bendahara Umum;
    • sekurang-kurangnya 4 orang Ketua Bidang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, Bidang Dokumentasi dan Informasi, dan Bidang Kemitraan;
    • Dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang.
  3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Umum dapat mengangkat Wakil Ketua Umum.

 

Pasal 18

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PUSAT

 

  1. Ketua Umum Terpilih menyusun Kepengurusan Pusat selambat lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Kongres.
  2. Ketua Umum Terpilih menyusun Dewan Penasehat Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Kongres.
  3. Pengurus Pusat bertugas melaksanakan seluruh keputusan Kongres, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggung-jawaban Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Anggota dalam Kongres selama masa kepengurusannya.
  4. Pengurus Pusat memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dalam Rapat Kerja Nasional.
  5. Menetapkan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Wilayah IKA-STEMBAYO.

 

Pasal 19

PIMPINAN DAERAH

 

Pimpinan Daerah terdiri dari :

  1. Dewan Penasehat Daerah
  2. Pengurus Daerah

 

Pasal 20

DEWAN PENASEHAT DAERAH

 

  1. Dewan Penasehat Daerah dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik Alumni Stembayo ataupun bukan Alumni Stembayo terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.
  2. Ketua Dewan Penasehat Daerah dipilih dari Anggota Dewan Penasehat Daerah oleh Ketua Pengurus Daerah.
  3. Dewan Penasehat Daerah dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Pengurus Daerah.

 

Pasal 21

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT DAERAH

Dewan Penasehat Daerah bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Daerah.

 

Pasal 22

PENGURUS DAERAH

 

  1. Pengurus Daerah merupakan pelaksana organisasi di tingkat Propinsi, dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Anggota Biasa dalam Musyawarah Daerah.
  2. Pengurus Daerah terdiri dari : Ketua,
    • 1 (satu) orang Ketua
    • 1 (satu) orang Sekretaris,
    • 1 (satu) orang Bendahara,
    • sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua Bidang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, dan Bidang Kemitraan,
    • dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang.
  3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Pengurus Daerah dapat mengangkat Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, dan Wakil Bendahara.

 

Pasal 23

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS DAERAH

  1. Ketua Terpilih menyusun Kepengurusan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Daerah.
  2. Ketua Terpilih menyusun Dewan Penasehat Daerah selambatlambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Daerah.
  3. Pengurus Daerah bertugas melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Daerah, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Anggota dalam Musyawarah Daerah selama masa kepengurusannya.
  4. Pengurus Daerah memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tahunan dalam Rapat Kerja Daerah.

 

Pasal 24

PIMPINAN WILAYAH

Pimpinan Wilayah terdiri dari :

  1. Dewan Penasehat Wilayah
  2. Pengurus Wilayah

 

Pasal 25

DEWAN PENASEHAT WILAYAH

  1. Dewan Penasehat Wilayah dipilih dari tokoh wilayah yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik Alumni Stembayo ataupun bukan Alumni Stembayo terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
  2. Ketua Dewan Penasehat Wilayah dipilih dari Anggota Dewan Wilayah oleh Ketua Pengurus Wilayah.
  3. Dewan Penasehat Wilayah diangkat oleh Pengurus Wilayah.

 

Pasal 26

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT WILAYAH

Dewan Penasehat Wilayah bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Wilayah.

 

Pasal 27

PENGURUS WILAYAH

  1. Pengurus Wilayah merupakan pelaksana organisasi di tingkat Instansi atau Angkatan atau Luar Negeri, dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Anggota Biasa dalam Musyawarah Wilayah.
  2. Pengurus Wilayah terdiri dari :
    • 1 (satu) orang Ketua
    • 1 (satu) orang Sekretaris,
    • 1 (satu) orang Bendahara,
    • sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua Bidang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, dan Bidang Kemitraan,
    • dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang.
  3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Pengurus Wilayah dapat mengangkat Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, dan Wakil Bendahara.

 

Pasal 28

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS WILAYAH

  1. Ketua Terpilih menyusun Kepengurusan Wilayah selambatlambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Wilayah.
  2. Ketua Terpilih menyusun Dewan Penasehat Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Wilayah.
  3. Pengurus Wilayah bertugas melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Wilayah, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggung-jawaban Keuangan kepada anggota dalam Musyawarah Wilayah selama masa kepengurusannya.
  4. Pengurus Wilayah memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tahunan dalam Rapat Kerja Wilayah.

BAB VIII RAPAT

Pasal 29

JENIS-JENIS RAPAT

Jenis-jenis Rapat terdiri dari :

  1. Rapat Anggota
  2. Rapat Kerja
  3. Rapat Pimpinan
  4. Rapat Pengurus

 

Pasal 30

RAPAT ANGGOTA

  1. Rapat Anggota terdiri dari :
    1. Rapat Anggota Tingkat Nasional
    2. Rapat Anggota Tingkat Daerah
    3. Rapat Anggota Tingkat Wilayah
  2. Rapat Anggota Tingkat Nasional disebut Kongres yang merupakan Rapat Anggota tertinggi dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IKA-STEMBAYO, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
  3. Rapat Anggota Tingkat Daerah disebut Musyawarah Daerah yang merupakan Rapat Anggota tertinggi tingkat Daerah dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IKA-STEMBAYO Daerah, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
  4. Rapat Anggota Tingkat Wilayah disebut Musyawarah Wilayah yang merupakan Rapat Anggota tertinggi tingkat Wilayah dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IKA-STEMBAYO Wilayah, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
  5. Rapat Anggota yang diadakan diluar ketentuan pada ayat 2, 3, 4, di atas disebut Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
  6. Peserta, wewenang dan mekanisme Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 31

RAPAT KERJA

  1. Rapat Kerja adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus IKA-STEMBAYO pada semua tingkatan untuk membahas program kerja tahunan.
  2. Jenis-jenis Rapat Kerja adalah sebagai berikut :
    1. Rapat Kerja Nasional
    2. Rapat Kerja Daerah
    3. Rapat Kerja Wilayah
  3. Rapat Kerja Nasional adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
  4. Rapat Kerja Daerah adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat Daerah yang mengacu kepada Program Kerja IKA-STEMBAYO dan diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.
  5. Rapat Kerja Wilayah adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat Wilayah yang mengacu kepada Program Kerja IKA-STEMBAYO dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
  6. Peserta dan mekanisme Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 32

RAPAT PIMPINAN

  1. Rapat Pimpinan adalah Rapat yang terdiri dari Dewan Penasehat dan Pengurus, diselenggarakan oleh Pengurus IKA-STEMBAYO pada semua tingkatan untuk membahas hal-hal penting menyangkut Kebijakan, Program Kerja dan Anggaran Dasar.
  2. Peserta dan mekanisme Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 33

RAPAT PENGURUS

  1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus IKA-STEMBAYO pada semua tingkatan untuk membahas pelaksanaan program kerja.
  2. Peserta dan mekanisme Rapat Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 Pasal 34

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

  1. Setiap keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara dan keputusan adalah sah berdasarkan suara terbanyak.
  2. Mekanisme penentuan kuorum, musyawarah, dan pemungutan suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB X KEUANGAN

 Pasal 35

SUMBER KEUANGAN IKA-STEMBAYO

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari:

  1. Iuran anggota;
  2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
  3. Usaha dan penerimaan lain yang sah.

 

Pasal 36

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN IKA-STEMBAYO

  1. Pertanggungjawaban keuangan organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel yang diaudit oleh akuntan publik.
  2. Pertanggungjawaban keuangan selama periode kepengurusan dilaporkan dalam Rapat Anggota.
  3. Pertanggungjawaban keuangan tahunan dilaporkan dalam Rapat Kerja.

 

BAB XI IKA-STEMBAYO DAN SEKOLAH

 Pasal 37

HUBUNGAN IKA-STEMBAYO DENGAN SEKOLAH

Hubungan IKA-STEMBAYO dengan SEKOLAH diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan kemitraan yang membangun satu kesatuan yang utuh dan berbasis nilai-nilai luhur almamater.

 

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

 Pasal 38

MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

  1. Anggaran Dasar ini dapat diubah berdasarkan usulan Pengurus Pusat atau Dewan Penasehat Pusat dan perubahannya diputuskan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.
  2. Usulan perubahan Anggaran Dasar ini harus mendapat persetujuan dari 1/2 (satu perdua) anggota atau 2/3 (dua pertiga) dari jumlah IKA-STEMBAYO Daerah dan IKA-STEMBAYO Wilayah.

BAB XIII PEMBUBARAN

 Pasal 39

PEMBUBARAN ORGANISASI

  1. Usulan perubahan organisasi IKA-STEMBAYO harus mendapat persetujuan dari 1/2 (satu perdua) anggota atau 2/3 (dua pertiga) jumlah IKA-STEMBAYO Daerah dan IKA-STEMBAYO Wilayah.
  2. Pembubaran organisasi IKA-STEMBAYO hanya dapat dilakukan oleh keputusan Kongres yang diadakan untuk maksud tersebut dan dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota yang hadir.

 

BAB XIV PENUTUP

 Pasal 40

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKA-STEMBAYO. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di              : Yogyakarta

Tanggal                       :  ………………. 2016

Ketua Sidang              : ………………

Sekretaris Sidang      : ………………

 

Untuk mengunduh, silahkan pilih file dibawah ini yang sesuai keperluan anda :

Draft Anggaran Dasar IKA-STEMBAYO Format PDF

Draft Anggaran Dasar IKA-STEMBAYO Format Microsoft Word

************************************

*************************

************

DRAFT

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN ALUMNI STEMBAYO

 

BAB I KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini bersumber pada Anggaran Dasar IKA-STEMBAYO yang berlaku oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

 

BAB II IDENTITAS ORGANISASI

 Pasal 2

BENTUK DAN LAMBANG

  1. IKA-STEMBAYO berbentuk perhimpunan yang merupakan wadah berkumpulnya Alumni Stembayo untuk melakukan kegiatan bersama dalam lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa, kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.
  2. Lambang IKATAN ALUMNI STEMBAYO terdiri dari logo sekolah yang dibagian luarnya diikat tali sebagai lambang ikatan dengan tulisan dibagian bawah “IKA-STEMBAYO” dengan jenis huruf Arial berwarna hijau (R .., G .., B ..) sebagaimana tergambar di bawah ini :

Picture1


BAB III TUJUAN

Pasal 3

TUJUAN

  1. Berperan aktif langsung dalam Pembangunan Nasional untuk terwujudnya daya saing serta martabat bangsa Indonesia di dunia internasional.
  2. Alumni Stembayo baik secara individu maupun kelembagaan, bersama komponen sekolah SMKN 2 Depok, Sleman, Yogyakarta. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. Membina karakter Alumni Stembayo yang cendikia, mandiri, inovatif, unggul, tangguh, memiliki integritas, dan bangga terhadap almamater.
  4. Hubungan fungsional mengandung pengertian kekeluargaan, kemitraan, dan kesetaraan.
  5. Komunitas intelektual dan sosial adalah kelompok masyarakat yang berpikir, bersikap dan bertindak secara profesional, memiliki etika dan martabat yang tinggi.

 

BAB IV USAHA

Pasal 4

USAHA-USAHA UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan IKA-STEMBAYO dijabarkan dalam bentuk program-program Pengurus IKA-STEMBAYO.

 

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 5

PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

  1. Setiap Anggota Biasa sesuai dengan pasal 8 Anggaran Dasar IKA-STEMBAYO harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Kartu Anggota.
  2. Pendaftaran dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Pengurus IKA-STEMBAYO.
  3. Pengurus Pusat IKA-STEMBAYO menerbitkan Kartu Anggota bagi anggota yang diterima pendaftarannya.

 

Pasal 6

ANGGOTA KEHORMATAN

Anggota Kehormatan dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

 

BAB VI ORGANISASI

Pasal 7

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT PUSAT

 

  1. Dewan Penasehat Pusat bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Pusat IKA-STEMBAYO baik diminta maupun tidak.
  2. Usulan perubahan Anggaran Dasar oleh Dewan Penasehat Pusat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian Anggaran Dasar dengan situasi dan kondisi yang ada.

 

Pasal 8

PENGURUS PUSAT

Pengurus Pusat merupakan pelaksana tertinggi organisasi, dipimpin oleh Ketua Umum secara kolegial.

 

Pasal 9

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PUSAT

  1. Ketua Umum :
    1. Menyusun kepengurusan pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Kongres dan diumumkan melalui media massa nasional dan atau melalui internet dan atau media social.
    2. Menyusun Dewan Penasehat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Kongres dan diumumkan bersamaan dengan pengumuman Pengurus Pusat.
    3. Memimpin organisasi IKA-STEMBAYO
    4. Berwenang untuk mengganti Pengurus Pusat dan Anggota Dewan Penasehat.
    5. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan Dewan Penasehat
  2. Wakil Ketua Umum :
    1. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
    2. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.
  3. Sekretaris Jenderal :
    1. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Bidang tersebut.
    2. Melaksanakan fungsi fasilitator organisasi IKA-STEMBAYO.
    3. Bertanggungjawab atas Kesekretariatan IKA-STEMBAYO.
    4. Menugaskan dan mengkoordinasikan Wakil atau Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.
  4. Bendahara Umum :
    1. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan pendanaan kegiatan-kegiatan Bidang.
    2. Merencanakan dan mengendalikan arus kas IKA-STEMBAYO.
    3. Bertanggungjawab atas fungsi kebendaharaan IKA-STEMBAYO.
    4. Menugaskan dan mengkoordinasikan Wakil atau Wakil-wakil Bendahara Umum.
  5. Ketua Bidang :
    1. Bersama Ketua-ketua Departemen merencanakan program kegiatan bidang.
    2. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program di departemen-departemen di bawahnya.
    3. Berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
    4. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di bidangnya.
  6. Ketua Departemen :
    1. Membuat perencanaan dan melaksanakan program kegiatan departemennya.
    2. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di departemennya.

 

Pasal 10

KETUA UMUM BERHALANGAN TETAP

  1. Ketua Umum berhalangan tetap apabila :
    1. Mengundurkan diri
    2. Meninggal dunia
    3. Tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus selama 6 (enam) bulan
  2. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap maka Wakil Ketua Umum menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.
  3. Dalam hal tidak ada Wakil Ketua Umum, maka Sekretaris Jenderal menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.
  4. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka Ketuaketua Bidang secara kolektif menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.

 

Pasal 11

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT DAERAH

Dewan Penasehat Daerah bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Daerah IKA-STEMBAYO baik diminta maupun tidak.

 

Pasal 12

PENGURUS DAERAH

Pengurus Daerah merupakan pelaksana organisasi di tingkat Provinsi, dipimpin oleh Ketua secara kolegial.

 

Pasal 13

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS DAERAH

  1. Ketua :
    1. Menyusun kepengurusan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Daerah dan diumumkan melalui media massa daerah.
    2. Menyusun Dewan Penasehat Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Daerah dan diumumkan bersamaan dengan pengumuman Pengurus Daerah.
  1. Memimpin organisasi IKA-STEMBAYO Daerah.
  2. Berwenang untuk mengganti Pengurus Daerah dan Anggota Dewan Penasehat Daerah.
  3. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan Dewan Penasehat Daerah
  1. Wakil Ketua :
    1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
    2. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
  2. Sekretaris :
    1. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Bidang tersebut.
    2. Melaksanakan fungsi fasilitator organisasi IKA-STEMBAYO Daerah.
    3. Bertanggungjawab atas Kesekretariatan IKA-STEMBAYO Daerah.
  3. Bendahara :
    1. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan pendanaan kegiatan-kegiatan Bidang.
    2. Merencanakan dan mengendalikan arus kas IKA-STEMBAYO Daerah.
    3. Bertanggungjawab atas fungsi kebendaharaan IKA-STEMBAYO Daerah.
  4. Ketua Bidang :
    1. Bersama Ketua-ketua Departemen merencanakan programprogram bidang.
    2. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program di departemen-departemen di bawahnya.
    3. Berkoordinasi dengan Sekretaris dan Bendahara.
    4. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di bidangnya.
  5. Ketua Departemen :
    1. Membuat perencanaan dan melaksanakan program kegiatan departemennya.
    2. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di departemennya.

 

Pasal 14

KETUA IKA-STEMBAYO DAERAH BERHALANGAN TETAP

  1. Ketua berhalangan tetap apabila :
    1. Mengundurkan diri
    2. Meninggal dunia
    3. Tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus selama 6 (enam) bulan
  2. Dalam hal Ketua berhalangan tetap maka Wakil Ketua menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.
  3. Dalam hal tidak ada Wakil Ketua, maka Sekretaris menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.
  4. Dalam hal Sekretaris berhalangan tetap, maka Ketua-ketua Bidang secara kolektif menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.

 

Pasal 15

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT WILAYAH

Dewan Penasehat Wilayah bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Wilayah IKA-STEMBAYO baik diminta maupun tidak.

 

Pasal 16

PENGURUS WILAYAH

Pengurus Wilayah merupakan pelaksana organisasi di tingkat Wilayah, dipimpin oleh Ketua secara kolegial.

 

Pasal 17

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS WILAYAH

  1. Ketua :
    1. Menyusun kepengurusan wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Wilayah dan diumumkan kepada anggota.
    2. Menyusun Dewan Penasehat Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Wilayah dan diumumkan bersamaan dengan pengumuman Pengurus Wilayah.
    3. Memimpin organisasi IKA-STEMBAYO Wilayah.
    4. Berwenang untuk mengganti Pengurus Wilayah dan Anggota Dewan Penasehat Wilayah.
    5. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan Dewan Penasehat Wilayah.
  1. Wakil Ketua :
    1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
    2. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
  1. Sekretaris :
    1. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Bidang tersebut.
    2. Melaksanakan fungsi fasilitator organisasi IKA-STEMBAYO Wilayah.
    3. Bertanggungjawab atas Kesekretariatan IKA-STEMBAYO Wilayah.
  2. Bendahara :
    1. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan pendanaan kegiatan-kegiatan Bidang.
    2. Merencanakan dan mengendalikan arus kas IKA-STEMBAYO Wilayah.
    3. Bertanggungjawab atas fungsi kebendaharaan IKA-STEMBAYO Wilayah.
  3. Ketua Bidang :
    1. Bersama Ketua-ketua Departemen merencanakan programprogram bidang.
    2. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program di departemen-departemen di bawahnya.
    3. Berkoordinasi dengan Sekretaris dan Bendahara.
    4. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di bidangnya.
  4. Ketua Departemen :
    1. Membuat perencanaan dan melaksanakan program kegiatan departemennya.
    2. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di departemennya.

 

Pasal 18

KETUA IKA-STEMBAYO WILAYAH BERHALANGAN TETAP

  1. Ketua berhalangan tetap apabila :
    1. Mengundurkan diri
    2. Meninggal dunia
    3. Tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.
  2. Dalam hal Ketua berhalangan tetap maka Wakil Ketua menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.
  3. Dalam hal tidak ada Wakil Ketua, maka Sekretaris menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.
  4. Dalam hal Sekretaris berhalangan tetap, maka Ketua-ketua Bidang secara kolektif menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.

 

Pasal 19

PENGESAHAN PENGURUS

Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah disahkan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan pengajuan dari Ketua Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah yang terpilih.

 

BAB VII RAPAT

 Pasal 20

KEWENANGAN RAPAT ANGGOTA

  1. Kongres memiliki kewenangan untuk:
    1. Menetapkan perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
    2. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat IKA-STEMBAYO periode berjalan.
    3. Menetapkan kebijakan umum organisasi IKA-STEMBAYO.
    4. Memilih Ketua Umum Pengurus Pusat IKA-STEMBAYO periode berikutnya.
  2. Musyawarah Daerah memiliki kewenangan untuk:
    1. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah IKA-STEMBAYO periode berjalan.
    2. Menetapkan kebijakan umum organisasi IKA-STEMBAYO Daerah.
    3. Memilih Ketua Pengurus Daerah IKA-STEMBAYO periode berikutnya.
  3. Musyawarah Wilayah memiliki kewenangan untuk:
    1. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah IKA-STEMBAYO periode berjalan.
    2. Menetapkan kebijakan umum organisasi IKA-STEMBAYO Wilayah.
    3. Memilih Ketua Pengurus Wilayah IKA-STEMBAYO periode berikutnya.

 

Pasal 21

MEKANISME KONGRES

  1. Kongres diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan diikuti oleh anggota IKA-STEMBAYO.
  2. Pengurus Pusat menentukan waktu dan agenda Kongres, serta mengundang anggota IKA-STEMBAYO dengan mengumumkannya di media massa nasional paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan kongres.
  3. Pengurus Pusat membentuk Kepanitiaan Kongres yang bertugas mengatur penyelenggaraan Kongres 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan Kongres.
  4. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ (satu perdua) dari jumlah anggota. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, Kongres akan ditunda sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan setelah itu Kongres dapat tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan yang sah.
  5. Setiap keputusan dalam Kongres diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila dengan cara musyawarah menemui kegagalan akan dilakukan pemungutan suara dan keputusan adalah sah berdasarkan suara terbanyak.

 

Pasal 22

PEMILIHAN UMUM

  1. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dalam Kongres, pemilihan Ketua Pengurus Daerah dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah, pemilihan Ketua Pengurus Wilayah dilaksanakan dalam Musyawarah Wilayah.
  2. Ketua Umum, Ketua Pengurus Daerah dan Ketua Pengurus Wilayah dapat dipilih sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa kepengurusan.
  3. Pemilihan Ketua Umum, Ketua Pengurus Daerah dan Ketua Pengurus Wilayah diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh anggota yang hadir dan tidak kehilangan hak pilih, dengan hak 1 (satu) suara bagi setiap anggota yang sudah terdaftar sebagai pemilih.
  4. Mekanisme pemilihan dan syarat-syarat calon Ketua Umum, calon Ketua Pengurus Daerah, calon Ketua Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Panitia Kongres, Musyawarah Daerah atau Musyawarah Wilayah.

 

Pasal 23

KONGRES LUAR BIASA

Dalam hal-hal khusus Pengurus Pusat IKA-STEMBAYO setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Pusat, dengan persetujuan dari Pengurus IKA-STEMBAYO Daerah dan Pengurus IKA-STEMBAYO Wilayah di Rapat Kerja Nasional, maka dapat diadakan Kongres Luar Biasa yang mempunyai kewenangan sama dengan Kongres.

 

Pasal 24

RAPAT KERJA

  1. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah IKA-STEMBAYO berkewajiban mengadakan Rapat Kerja 1 (satu) kali dalam setahun.
  2. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari Pengurus Pusat, Wakil Pengurus Daerah dan Wakil Pengurus Wilayah.
  3. Peserta Rapat Kerja Daerah adalah Pengurus Daerah dan Wakil Pengurus Wilayah yang berkantor pusat dimana Pengurus Daerah IKA-STEMBAYO berada.
  4. Peserta Rapat Kerja Wilayah adalah Pengurus Wilayah dan perwakilan anggota Wilayah.
  5. Rapat Kerja membahas dan mengevaluasi program kerja Pengurus IKA-STEMBAYO.
  6. Rapat Kerja dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) dari jumlah Peserta. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yang hadir.

 

Pasal 25

RAPAT PIMPINAN

  1. Peserta Rapat Pimpinan Pusat terdiri dari Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Pusat serta Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Para Ketua Bidang Pengurus Pusat.
  2. Peserta Rapat Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Daerah serta Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Para Ketua Bidang Pengurus Daerah.
  3. Peserta Rapat Pimpinan Wilayah terdiri dari Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Wilayah serta Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Para Ketua Bidang Pengurus Wilayah.
  4. Rapat Pimpinan dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) dari jumlah peserta. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yang hadir.
  5. Rapat Pimpinan diselenggarakan sesuai kebutuhan.
  6. Rapat Pimpinan dapat mengundang pihak lain diluar peserta rapat apabila diperlukan.

 

Pasal 26

RAPAT PENGURUS PUSAT

  1. Rapat Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal.
  2. Rapat Pengurus Pusat terdiri dari Rapat Pengurus Harian, Rapat Pengurus Inti dan Rapat Pleno.
  3. Peserta Rapat Pengurus Harian adalah Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketuaketua Bidang.
  4. Peserta rapat Pengurus Inti adalah Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua-ketua Bidang, dan Ketua-ketua Departemen.
  5. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Anggota Pengurus Pusat IKA-STEMBAYO.
  6. Rapat Pengurus Pusat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) dari jumlah Pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yang hadir.
  7. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, Rapat Pengurus Inti dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga (3) bulan, dan Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  8. Rapat Pengurus dapat mengundang pihak lain di luar peserta rapat apabila diperlukan.

 

Pasal 27

RAPAT PENGURUS DAERAH DAN PENGURUS WILAYAH

  1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua atau Sekretaris.
  2. Rapat Pengurus terdiri dari Rapat Pengurus Harian, Rapat Pengurus Inti dan Rapat Pleno.
  3. Peserta rapat Pengurus Harian adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-ketua Bidang.
  4. Peserta rapat Pengurus Inti adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua-ketua Bidang, dan Ketua-ketua Departemen.
  5. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Anggota Pengurus.
  6. Rapat Pengurus dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) dari jumlah Pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yang hadir.
  7. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, Rapat Pengurus Inti dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga (3) bulan, dan Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  8. Rapat Pengurus dapat mengundang pihak lain di luar peserta rapat apabila diperlukan.

 

 

BAB VIII KEUANGAN

 Pasal 28

IURAN ANGGOTA

Ketentuan tentang pemberlakuan, besaran, dan mekanisme pembayaran iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus.

 

Pasal 29

ALOKASI DANA

Alokasi dana untuk IKA-STEMBAYO Daerah dan Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional.

 

BAB IX PENUTUP

 Pasal 30

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini lebih lanjut akan diatur oleh Pengurus Pusat. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di              : Yogyakarta

Tanggal                        : ……………… 2016

Ketua Sidang              : ………………

Sekretaris Sidang      : ………………

 

 

Untuk mengunduh, silahkan pilih file dibawah ini yang sesuai keperluan anda :

Draft Anggaran Rumah Tangga IKA-STEMBAYO Format PDF

Draft Anggaran Rumah Tangga IKA-STEMBAYO Microsoft Word

************************************

*************************

************